29, Oktober, 2020

Media Kreasi News

Sarana Komunikasi Dan Informasi Masyarakat

SMAN 7 Tangsel Terima Kunjungan Anggota DPRD Banten

Tangsel (MK)- Rombongan anggota DPRD Provinsi Banten yang dipimpim langsung oleh Wakil Ketua  H Budi Prajogo, SE.M.Ak melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan, Rabu (10/06/2020).

Kunjungan kerja Anggota DPRD Banten tersebut dalam rangka mempertanyakan pelaksanaan belajar dari rumah dan sejauh mana kesiapan dan persiapan dibukanya pendaftaran PPDB tahun 2020 secara Online di tengah situasi Pandemi Covid – 19.

Rombongan anggota DPRD Provinsi Banten  yang diterima dan disambut langsung Kepala SMA Negeri 7 Tangsel, Drs H Hamdari M.Pd beserta wakasek, para Guru, juga mempertanyakan berbaggai hal yang menyangkat perkembangan dan kemajuan sekolah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengungkapkan, pihaknya mellakukan kunjungan ini dalam upaya untuk melihat berbagai permasalahan yang di hadapan oleh sekolah. Terutama tentang belajar dari rumah dan PPDB tahun 2020 ini.

Menyangkut soal PPDB kelihatannya ada beberapa kendala terkait dengan system, sistem yang ada tidak mengakomodasi pembatasan yang dilakukan oleh aturan regulasi, diregulasikan dibatasi untuk zonasi hanya satu.

 “Sedang yang satu lagi, selain zonasi sistem kita ini belum bisa, sehingga satu anak bisa mendaftar ke-12 sekolah yang ada di Tangsel, ini perlu perhatian dan perbaikan dari Dinas Pendidikan supaya saat pengumuman tidak terjadi kekisruhan, “ujarnya.

Menurut Prajogo, pihaknya berharap  agar sebelum pengumuan, sistemnya harus diperbaiki dulu, jangan sampai ada seorang anak yang keterima lebih dari satu sekolah, sehingga nanti pasti ada bangku yang kosong.

Sementara itu Wakil Humas SMAN 7 Tangsel Rokhman menjelaskan,  hadir pada kunjungan anggota DPRD Banten ini  antara lain Budi Ptajogo, M Toha dan Cut Mutia. “Beliau melaksanakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan dalam rangka dua agenda, yang pertama adalah menanyakan pelaksanaan PPDB pada saat new normal dan pelaksanaan KBM pada saat normal dan persiapan PPDB,” ujarnya.

Namun yang paling banyak dibahas adalah masalah PPDB terkait dengan kendala dan masalah masalah yang dihadapi oleh operator atau sekolah dan sekolah sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan permasalahan sudah disampaikan.

 Alhamdulillah, para anggota dewan merespon cukup baik dan ini akan menjadi sebuah masukkan  akan di bahas dalam forum rapat anggota DPR dan saya juga seperti itu dari pihak sekolah 2 menyampaikan harapannya agar pelaksanaan PPDB  tahun-tahun berikutnya menjadi PPDB yang tidak simpang siur antara juklak dan sistem yang ada. (her/red).