26, Oktober, 2020

Media Kreasi News

Sarana Komunikasi Dan Informasi Masyarakat

Wakil Ketua Komisi IV Kritisi Kasus Jebolnya Tanggul Cipeucang

Tangsel (MK)-Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan Shinta W. Chairuddin memberikan catatan kritis terhadap kasus jebolnya sheet pile atau tanggul pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Cipeucang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Sikap kritis itu ia sampaikan dikarenakan hingga kini belum adanya jawaban dari pihak-pihak terkait, khususnya tim perencanaan dan pemborong proyek tanggul, yang belum bisa memberikan kepastian tentang penyelesaian masalah tersebut.

“Apakah antara perencanaan, disain, dan pelaksanaan ada yang tidak sesuai satu dengan yang lain? Saya menduganya ada. Makanya saya sepakat dan mendukung hasil rapat Komisi IV dengan DLH terakhir yang merekomendasikan pemanggilan pihak-pihak tersebut agar kasus ini secepatnya dapat diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Shinta, menyelesaikan masalah sampah yang dibuang di Cipeucang, Kota Tangerang Selatan, ini  tidak cukup hanya membangun kembali tanggul yang baik dan benar, tetapi harus juga dipikirkan langkah-langkah strategis untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek yang mendesak, lanjutnya, adalah mengurangi bau sampah dengan cairan tertentu yang ramah lingkungan.

“Selain memanggil pihak-pihak terkait tersebut, saya minta Pemkot berkoordinasi dengan daerah-daerah lain, baik yang terkait langsung terhadap dampak robohnya tanggul maupun yang tidak terkait langsung, misalnya dalam hal tata pengelolaan dan pemrosesan sampah sebagai tempat studi banding,” kata Sekretaris Fraksi PKS ini.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, lanjutnya, harus menggandeng para ilmuwan dalam mengembangkan pengelolaan sampah yang modern. “Di sini kan ada pusat penelitian dan para ahli di berbagai bidang teknologi seperti Puspiptek di Serpong. Kenapa tidak memanfaatkan keberadaan lembaga ini untuk bekerjasama dalam menuntaskan masalah sampah?” tanyanya.

Strategi selanjutnya, menurut Shinta, adalah membangun sentra-sentra pemilihan dan pemilahan sampah dari lingkungan terkecil seperti RT-RW. Sebab, katanya, dari lingkup terkecil inilah masalah sampah terpola, sehingga lebih mudah mengelolanya.

“Bersamaan dengan hal itu, edukasi dan gerakan pembudayaan pemilahan sampah di masyarakat harus terus dilakukan secara intens dan berkesinambungan hingga benar-benar memilah sampah dari rumah tangga itu menjadi kebiasaan hidup masyarakat kita,” terangnya.

Menurut Shinta, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tidaklah berarti tanpa extra effort dari Pemerintah Kota. Program 3 R (Reuse, Recycle, Reduce) yang tercantum dalam Perda tersebut, katanya, tak akan dapat berjalan tanpa upaya keras dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. 

Yang juga penting dibutuhkan dalam menyukseskan program penanggulangan sampah, kata Shinta, adalah pendanaan yang memadai harus dianggarkan secara rutin melalui APBD. “Lahan terbatas, sementara sampah terus bertambah, maka masalah sampah ini harus menjadi perhatian khusus bagi kepala daerah kita selanjutnya,” pungkas Shinta. (dmy/red).