Wonogiri (MKnews)-Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Forum ini digelar selama tiga hari mulai hari Senin (6/3/2023) sampai Rabu (8/2/2023).
Digelar di ruang Girimanik Komplek Setda Kabupaten Wonogiri, Forum Perangkat daerah ini dihadiri oleh Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Wonogiri, dan Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dari unsur civitas akademika Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini sendiri adalah sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa perubahannya, disebutkan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Forum ini menjadi media atau wahana penyampaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, serta merupakan upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan untuk penajaman target, kinerja sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar penyempurnaan rencana kerja OPD.
Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Wonogiri, Heru Utomo menyampaikan sebanyak 1.116 usulan program pembangunan yang ada di jajaran OPD Pemkab Wonogiri telah terverifikasi dan siap diteruskan ke Forum Perangkat Daerah.
“Berdasarkan hasil usulan dari musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan serta hasil reses DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023, telah berhasil diinput di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebanyak 1.516 usulan. Dari sekian usulan tersebut, yang terverifikasi dan diteruskan ke Forum Perangkat Daerah sebanyak 1.116 usulan, atau sekitar 73 persen. Ini meningkat cukup tinggi mengingat tahun-tahun sebelumnya usulan yang terverifikasi hanya di angka 40-50 persen,” kata Heru Utomo.
Dari 1.116 usulan program pembangunan, Heru menuturkan, 599 di antaranya adalah usulan yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU), 168 usulan ditujukan ke Dinas Pertanian dan Pangan (Dipertan), dan 98 usulan ditujukan ke Kecamatan, yakni diperuntukkan bagi kelurahan yang anggaran pelaksanaan program kegiatannya masuk ke anggaran kecamatan.
Selain itu, ada 54 usulan yang ditujukan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera KPP), 50 usulan ditujukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), 42 usulan ditujukan ke Dinas Perhubungan, 36 usulan ditujukan ke Dinas Kesehatan, 21 usulan ke Dinas Kepemudaaan dan Olahraga dan Pariwisata (Dispora), 15 usulan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag), dan 12 usulan ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup.
“Sementara hasil verifikasi dari hasil reses DPRD Kabupaten Wonogiri, ada 153 usulan yang arahnya sama dengan hasil musrenbang. Jadi usulan masyarakat melalui reses benang merahnya sama dengan usulan musrenbang,” kata Heru.
Dari 153 usulan tersebut, sebanyak 127 usulan ditujukan ke DPU, 8 usulan ke Dipertan, 4 usulan ke Dinas KUKM Perindag, 4 usulan ke Dinas Perhubungan, 3 usulan ke Dispera dan KPP, 2 usulan ke Dinas Kesehatan, dam masing-masing 1 usulan ditujukan ke Dispora, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peternakan, dan Dinas Tenaga Kerja.
Heru menambahkan, dalam Forum Perangkat Daerah, seluruh usulan tersebut akan dibahas dan disusun dengan menitikberatkan pada arah kebijakan prioritas program pembangunan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, ada tujuh permasalahan besar yang dihadapi oleh Pemkab Wonogiri.
“Ketujuh permasalahan tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan, kesenjangan wilayah, serta tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah,” tuturnya.
Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2024 “Penguatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”, menurut Setyo prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada enam strategi.
Strategi yang pertama percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kedua, penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM yang maju dan menguasai iptek. Tiga, penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana.
Strategi yang keempat pengembangan infrastruktur sarana prasarana dasar dalam mendukung penguatan daya saing ekonomi. Lima, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Yang terakhir, pengurangan kesenjangan wilayah.
Dalam mengakselerasi penyelesaian masalah dan melaksanakan strategi prioritas pembangunan tersebut, Setyo menekankan perlunya sinergisitas seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonogiri.
Setyo juga berharap seluruh pihak yang terlibat alam upaya pembangunan daerah bersedia memberikan saran, pendapat, dan masukan yang inovatif bagi percepatan dan perbaikan pembangunan daerah.
“Saya mengajak kepada seluruh peserta forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, agar dapat memberikan saran, pendapat serta masukan yang inovatif dan kreatif guna mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya. (kominfowng/red)
