Jakarta (MKnews)- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) seperti yang selama ini sudah dilakukan sejak Agustus 2020. Penyaluran BPUM yang merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lewat BRI hingga akhir Desember 2020 telah dilakukan kepada 7,8 juta penerima dengan nominal mencapai Rp 18,7 triliun.

Direktur Mikro BRI Supari mengungkapkan, penyaluran BPUM akan terus dilakukan hingga tanggal 31 Januari 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Sebagai salah satu bank mitra penyalur dana BPUM, Penyaluran juga akan tetap mengedepankan penggunaan teknologi dan BRI memastikan distribusi bantuan selama ini telah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Komitmen BRI dalam penyaluran program pemerintah dilakukan merata di seluruh Unit Kerja BRI termasuk Unit Kerja di wilayah Provinsi Banten. Sebagaimana disampaikan Sutadi, Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Jakarta 3 pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Banten, Senin tanggal 25 Januari 2021 di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang – Banten, BRI terus berupaya untuk memaksimalkan penyaluran BPUM sampai dengan 31 Januari 2021 ini. Di tahun 2020, dari data 258.370 penerima BPUM di wilayah Provinsi Banten dengan nominal dana penyaluran 620,1 milyar, sebanyak 193.883 penerima telah melakukan transaksi pencairan senilai 450,5 milyar. BRI menargetkan BPUM dapat dicairkan minimal 90% sampai dengan akhir Januari 2021.

Selain BPUM, BRI juga terus berkomitmen untuk ikut membantu program bantuan sosial pemerintah, baik yang baru berjalan maupun yang telah berjalan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020, BRI wilayah Banten telah menyalurkan bantuan sosial PKH Tahap IV kepada 157.173 KPM (keluarga penerima manfaat) dengan nilai dana tersalurkan 104,92 milyar. Sementara dana Bansos Sembako telah disalurkan kepada 298.583 KPM dengan nilai bantuan tersalurkan sebesar 622,7 milyar. Dan sebanyak 280.319 KPM sudah melakukan transaksi sembako tersebut senilai 589,2 milyar.

“BRI merupakan bank yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan BPUM kepada pelaku usaha mikro. Untuk mengantisipasi banyaknya jumlah masyarakat yang datang ke Kantor BRI kami menyediakan sistem yang bisa diakses secara real time oleh masyarakat. Jadi sebelum datang ke kantor BRI, pelaku usaha mikro dapat memastikan terlebih dahulu melalui eform BRI,” ujar Supari.

Untuk mengetahui apakah masyarakat terdaftar sebagai penerima BPUM, dapat dilihat melalui laman https://eform.bri.co.id/bpum. Masyarakat diimbau mengakses terlebih dahulu laman tersebut sebelum mendatangi kantor BRI, untuk mencegah terjadinya penumpukan atau antrian penerima BPUM.

Apabila masyarakat tersebut merupakan penerima BPUM, maka dapat segera menghubungi Kantor Cabang BRI terdekat untuk mengecek waktu atau jadwal pencairan. Pencairan BPUM dilakukan secara bertahap sesuai tanggal yang ditentukan BRI sesuai kapasitas kantor demi menghindari terjadinya kerumunan.

Penerima BPUM bisa datang mengambil haknya  dengan membawa identitas diri. BRI menegaskan, penyaluran BPUM dilakukan sesuai dengan data penerima yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM.

“Penerima BPUM bisa langsung datang ke kantor BRI terdekat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pembagian BPUM di kantor-kantor BRI dilakukan dengan mengedepankan protokol jaga jarak, pemakaian masker bagi seluruh pegawai dan pengunjung, serta menganjurkan nasabah mencuci tangan sebelum serta sesudah masuk kantor,” ungkap Supari.

Dalam melaksanakan pelayanan pencairan BPUM, Unit Kerja BRI berkoordinasi dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan Satgas Covid-19, termasuk dalam mengatur jumlah layanan maksimal per hari sesuai rekomendasi Satgas Covid-19 setempat, pemerintah setempat (Dinas Koperasi UKM baik tingkat 1 maupun tingkat 2), serta pihak berwajib lain untuk mengatur kegiatan pelayanan BPUM agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan.

Program BPUM diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro, agar tetap bertahan dan bisa melewati masa sulit akibat pandemi saat ini. BPUM diberikan secara langsung dengan besaran nilai Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang telah memenuhi persyaratan. Syarat tersebut antara lain Warga Negara Indonesia, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), memiliki usaha mikro, bukan ASN, TNI/POLRI, serta bukan pegawai BUMN/BUMD.(*/red),

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *