HPN 2021
Iklan banner

Banten (MKnews)-Bantuan Operasional Pesantren (BOP) 2021, yang dikucurkan Kementerian Agama Republik Indonesia menuai banyak masalah. Dari mulai isu pemotongan hingga maladministrasi mencuat pada program yang baru pertama kali digulirkan ini.

Di Provinsi Banten, sejumlah pengurus Pondok Pesantren mengeluh tidak menerima bantuan tersebut secara utuh. Di Kabupaten Tangerang, berdasarkan penelusuran LSM Aliansi Masyarakat Untuk Perubahan (Amuba), para pengurus Ponpes mengeluh hanya menerima setengah dari nominal yang seharusnya mereka terima. “Dari nilai BOP yang berkisar 15 hingga 50 juta, mereka (ponpes) hanya menerima setengahnya saja,” kata Irwan Hermanto, Ketua Amuba.

Menurut Irwan, pemotongan tersebut dilakukan untuk membiayai pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), yang dikordinir oleh Oknum Kanwil Kemenag. Namun, lanjutnya, para pengurus ponpes enggan menyebutkan nama dari oknum tersebut.” Mereka, khawatir bila masalah itu dibuka, ponpes mereka tidak mendapat bantuan kembali di tahun berikutnya,” jelas Irwan.

Tentunya, menurut Irwan, pembuatan LPJ yang dikoordinir ini patut diduga sarat dengan manipulasi data. Sebab, lanjutnya, pembuatan LPJ penggunaan BOP tersebut tentunya akan seragam, karena dibuat oleh secara massal. “Kebutuhan dan penggunaan anggaran setiap ponpes berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan. Akibat penyeragaman ini, akan bermuara pada manipulasi data dalam Penyusunan LPJ-nya,” kata Irwan.

Baca Juga  Polda Banten Bersama TNI Bagikan 1000 Paket Nasi Bungkus

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Serang. Hampir semua Ponpes yang mendapat dana BOP mengaku dikenakan potongan sebesar 5 juta hingga 10 juta. Pemotongan tersebut dilakukan dengan dalih untuk pembiayaan pembuatan badan hukum Ponpes dan pengurusan rekening untuk menampung dana BOP tersebut.

Hal tersebut diakui oleh salah seorang pengurus Ponpes di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Kata dia, pihaknya dimintai uang sebesar 5 juta rupiah untuk biaya mengurus akta notaris dan rekening bank. Uang tersebut, ungkapnya, dikoordinir oleh salah seorang Ketua Yayasan Ponpes di wilayahnya. “Bukan saya saja tapi semuanya juga diminta, bahkan ada yang sampai 10 juta. Tergantung besaran jumlah bantuan yang diterima. Kalau saya hanya dapat bantuan sebesar 20 juta saja,” paparnya, seraya mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.

Baca Juga  Peringati Hari Juang Kartika 2020, TNI AD Sumbang 1000 Kantong Darah

Sementara itu Encep Safrudin Muhyi, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, mengakui bahwa pihaknya banyak menerima keluhan terkait program tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak dapat berbuat banyak dalam hal ini, karena itu merupakan kegiatan langsung dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Agama. “Anggarannya dari Jakarta, yang tandatangan juga Jakarta. Kita, yang di daerah sama sekali tidak dilibatkan dalam program ini,” ucapnya, seraya menambahkan bahwa kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia.

Meskipun dalam petunjuk teknis pengelolaan BOP disebutkan bahwa daerah bertugas untuk melakukan verifikasi, namun lanjut Encep, pihaknya tidak diberikan dana operasional untuk melakukan hal tersebut. Bukan hanya itu, walaupun belum ada laporan hasil verifikasi, ternyata program tersebut sudah digulirkan. “Sebetulnya kita tetap melakukan verifikasi, tapi karena keterbatasan SDM, kita hanya bisa melakukan verifikasi untuk wilayah-wilayah yang terjangkau saja,” jelasnya.

Baca Juga  Danramil Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Klasis Di Soa

Lebih jauh Encep mengungkapkan, dalam menentukan penerima BOP, Kemenag mengambil data dari Aplikasi Education Madrasah System (EMIS). Padahal, tambahnya, data yang ada di EMIS belum tentu valid, sebab banyak juga pesantren yang sudah tidak aktif, tapi masih tercatat dalam EMIS. “Akhirnya timbullah istilah ponpes fiktif, padahal ponpes tersebut sudah mengajukan penonaktifan kegiatan ke kita,” ucapnya.

Sebetulnya, kata Encep, program BOP ini sangat bagus bagi keberlangsungan Ponpes, khususnya dimasa Pandemi seperti sekarang ini. Tapi, tambahnya, karena banyak proses yang dilewati, akhirnya banyak timbul masalah di lapangan. “Seandainya program ini melibatkan darah, khususnya Kabupaten/Kota, tentunya bantuan akan tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan oleh masing-masing daerah. Dan ketika ada yang bertanya pun, kita bisa menjelaskannya secara detail,” pungkas Encep, yang mengaku telah didatangi oleh BPK, BPKB dan Kepolisian terkait program tersebut.(wan/red)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *