SERANG (MKnews) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten terkesan enggan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Protokol Covid-19 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, M. Trenggono. BKD lebih memilih bersikap pasif, dengan menunggu tindakan dari Inspektorat Banten.
Hal ini disampaikan Komarudin, Kepala BKD Banten, saat ditemui diruang kerjanya belum lama ini. Kata dia, pihaknya baru dapat menjatuhkan sanksi, setelah yang bersangkutan, dalam hal ini Trenggono, diputuskan bersalah oleh Inspektorat. “Kita tunggu hasil pemeriksaan Inspektorat dulu, dari hasil pemeriksaan itu baru nanti kita putuskan apa sanksinya,” kata Komarudin.
Ia menyarankan, sebaiknya permasalahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Sebab, kata Komarudin, bulan puasa, waktu terjadinya dugaan pelanggaran, telah berlalu.”Cari berita yang lain aja deh, kan puasanya udah lewat,” kata dia.
Lagi pula, kata dia lagi, Surat Edaran (SE) yang menjadi acuan permasalahan tersebut, dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kata dia, SE tersebut kurang tepat bila dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). “Kalau buat kita (ASN-Red) lebih tepat mengacunya pada Menpan-RB,” jelasnya.
Selain itu, tambah Komarudin, SE itu sendiri tidak mencantumkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Jadi kata dia, surat tersebut lebih bersifat himbauan, ketimbang perintah. “Itu lebih bersifat himbauan bukan perintah. Di surat tersebut juga tidak mencantumkan sanksi untuk pelanggarannya,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Iwan Hermawan, Ketua LSM Kajian Realitas (Karat) mengaku, sangat menyayangkan sikap dari Kepala BKD Banten, Komarudin. Kata dia, sebagai pimpinan yang instansi yang menangani masalah kepegawaian, Komarudin tidak boleh mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sekecil apapun. “Saya melihat adanya keberpihakan atau ketidakadilan, atas sikap yang ditunjukkan yang ditunjukan oleh Kepala BKD terkait permasalahan ini,” ucap pria yang akrab disapa Adung ini.
Menurutnya, Komarudin tidak layak mengeluarkan pernyataan yang menyuruh wartawan untuk mencari berita yang lain. Sebab, tambahnya, wartawan berhak untuk menentukan apa yang menurutnya layak untuk diberitakan atau tidak. “Itu jelas diatur dalam Undang- Undang Pers, bahwa wartawan bebas menyiarkan sebuah berita, selama tidak mengandung unsur SARA,” ucap Adung.
Sikap tersebut, kata Adung, jelas menunjukkan keengganan dari BKD untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala DPUPR Banten. Kata Adung, Kepala BKD terkesan memihak pada Kepala Kepala DPUPR, ketimbang pada rasa keadilan masyarakat atau PNS lain, yang pernah dihukum karena melakukan pelanggaran yang sama, dalam hal ini pelanggaran Protokol Covid-19. “Sepanjang tahun kemarin dan awal tahun ini, sudah puluhan ASN yang diberi sanksi oleh BKD karena melanggar protokol Covid. Tapi kenapa ini seolah tidak berlaku pada kepala DPUPR,” ujarnya.
Lebih lanjut Adung, juga menyayangkan pernyataan Komarudin, yang mengatakan SE Mendagri tersebut tidak tepat bila dikenakan kepada ASN. Menurutnya, itu jelas merupakan sebuah upaya pembohongan publik, karena jelas dalam SE tersebut Kepala Daerah diminta untuk memerintahkan ASN agar tidak melakukan Bukber ataupun halal bihalal pada Ramadhan tahun ini. “Atau memang, jangan-jangan Gubernur tidak menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, sehingga para bawahannya dengan seenaknya mengabaikan Edaran dari Mendagri ini,” paparnya.
Adung juga mempertanyakan maksud dari pernyataan Komarudin yang mengatakan bahwa SE Mendagri ini tidak mengakibatkan sanksi apapun atas pelanggaran yang terjadi. Dijelaskan Adung, semua Surat Edaran dimanapun menang tidak mencantumkan hukuman atau sanksi, namun pelanggaran atas surat edaran secara otomatis dikenai sanksi hukum yang mendasari dikeluarkannya surat edaran tersebut. “Ini maksudnya membodohi masyarakat atau memang Komarudin-nya yang tidak mengerti. Dasar dari SE Mendagri ini adalah Penanganan Covid, yang diatur dalam sejumlah Undang-undang dan Keppres, jadi jelas ada hukumnya,” tandas Adung. (red / wan)

Baca Juga  KAKANWIL BPN PROVINSI BANTEN LANTIK PEJABAT ADMINISTRATOR

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *